 |
| Ilustrasi Program Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim(DOK. KEMENDIKBUD) |
"Merdeka
Belajar". Apa itu program "Merdeka Belajar"? Inilah penjelasan
Mendikbud Nadiem:
1.
USBN diganti ujian (asesmen) Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi
penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah
untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, Tahun 2020 USBN akan
diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.
Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Dimana ujian dalam
bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.
Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya).
Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar
siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas
guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
2.
2021 UN diganti Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat
sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi
penalaran. Disamping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua
karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun
2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021,
UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Baca juga:
Ini Konsep Baru UN dan USBN Versi Merdeka Belajar Mendikbud Makarim Asesmen
tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi
kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan
melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal
literasi dan numerasi. Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang
sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Arah kebijakan baru ini juga mengaju pada
praktik baik padan level internasional seperti PISA dan TIMSS.
3.
RPP dipersingkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru
diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas
memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu
banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa
lebih 20 halaman). Tetapi nanti akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan
pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja.
Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan
guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu
sendiri.
4.
Zonasi PPDB lebih fleksibel Untuk program "Merdeka Belajar" yang
terrakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem
zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB
lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.
Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50
persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5
persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan
kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan
wilayah zonasi," ujar Nadiem
Posting Komentar